Semarang – Kepala Kantor Imigrasi Pati dan Kasi Intalstuskim mengikuti Seminar Strategi Pencegahan Pungutan Liar dan Gratifikasi di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Kamis 7 September 2023.
Kegiatan ini merupakan komitmen Kanwil Kemenkumham Jateng untuk mendukung program Pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.
“Dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah melaksanakan Penandatanganan Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023 – 2024, pada tanggal 20 Maret 2023,” kata Kepala Divisi Administrasi Hajrianor saat membacakan sambutan Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng.
“Serta telah membentuk dan mengukuhkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, pada tanggal 27 Juli 2023”.
“Kedua kegiatan tersebut, termasuk yang hari ini kita lakukan bersama, merupakan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, dalam mendukung program Pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dengan segala bentuknya,” ungkap Kadivmin menambahkan.
Seminar menghadirkan lima orang narasumber. Dari internal Kemenkumham, tampak Staf Khusus Menteri Bidang Keamanan dan Intelijen, Krismono dan Koordinator Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Pusat, Nugroho.
Dari eksternal, hadir Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Jateng, Bambang Hidayat, serta Spesialis Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Medio Venda.
Pembicara pertama, Staf Khusus Menteri Bidang Keamanan dan Intelijen, banyak menyoroti tentang dampak dan faktor penyebab pungli, titik rawan terjadinya pungli di Kantor Wilayah dan UPT, serta strategi pemberatan pungli.
Narasumber kedua, dari Polda Jateng lebih fokus membedah upaya penindakan pemberantasan pungli di Jateng. Sementara, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng, membahas bagaimana keterkaitan pelayanan publik dengan praktik pungli.
Sebagai pembicara keempat, Koordinator Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Pusat lebih banyak menjelaskan mengenai kewenangan, tindakan dan strategi pencegahan pungli oleh UPP Kemenkumham

Pada Pasal 2A Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, masa berlaku paspor 10 tahun hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) berusia di atas 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Jadi Untuk Anak Dibawah usia 17 tahun Masa berlakunya akan 5 tahun karena pasti ada perubahan muka,  sehingga masa berlaku pada Paspor 5 tahun. Setelah anak umur 17 tahun atau sudah memiliki KTP baru masa berlaku Paspor menjadi 10 tahun.

 

Bagi para orangtua yang berencana mengajak anak-anak mereka berlibur ke luar negeri, penting untuk memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi sebelum berangkat. Salah satu hal yang paling penting adalah memiliki paspor yang sah untuk setiap anggota keluarga yang akan berpergian. Di bawah ini adalah persyaratan penting yang perlu Anda perhatikan saat membuat paspor untuk anak-anak Anda:

1. E – KTP kedua Orang Tua 

2. Kartu Keluarga

3. Akta Kelahiran

4. Buku Nikah Orangtua:

5. Paspor Orangtua:

6. Paspor Lama (jika ada): Jika anak sebelumnya sudah memiliki paspor, lampirkan paspor lama yang akan diperpanjang atau diganti.

Sebelum memulai proses pengajuan paspor untuk anak, pastikan untuk memeriksa persyaratan yang berlaku di kedutaan atau konsulat negara tujuan atau di kantor imigrasi setempat. Juga, pastikan Anda memberikan dokumen-dokumen asli dan salinan yang akurat untuk menghindari masalah selama proses pengajuan. Dengan memenuhi persyaratan ini, Anda dapat merencanakan liburan luar negeri bersama anak-anak Anda dengan tenang dan lancar.