Selasa, 29 Maret 2022 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati mengikuti zoom teleconference Pembinaan Alih Media Arsip Vital dan Arsip Permanen yang diadakan oleh Biro Umum Setjen Kemenkumham.
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Raden Susetyo bersama tim dan bagian tata usaha mengikuti kegiatan ini di ruang rapat. Kegiatan berisi pemaparan tentang alih media arsip vital dan permanen yang menjadi target kinerja Kemenmkumham.*

Davao – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyerahkan paspor beserta izin tinggal special non immigrant visa kepada perwakilan warga negara Indonesia yang berasal dari warga negara keturunan / Persons of Indonesian Descent (PIDs). Acara penyerahan paspor dilakukan secara simbolis di Lapangan Upacara KJRI Davao, Filipina.

“Ini merupakan capaian dan prestasi dalam pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya terhadap warga keturunan Indonesia di Mindanao yang telah lama tinggal dan menetap di Filipina, bahkan sebelum Indonesia merdeka,” kata Yasonna, di Davao, Sabtu (26/3/2022).

Yasonna menjelaskan, pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina sepakat untuk menyelesaikan permasalahan undocumented citizen warga negara keturunan di masing-masing wilayah perbatasan dalam forum Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) Indonesia – Filipina, di Jakarta, pada tahun 2014 lalu. Selain PIDs, yang dimaksud sebagai warga negara keturunan tersebut adalah Persons of the Philippines Descent (PPDs) di Sulawesi Utara.

Atas dasar itu, pemerintah Filipina melalui Department of Justice (DOJ) bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui KJRI Davao City, dengan asistensi UNHCR Filipina, telah menginisiasi program pendaftaran dan konfirmasi kewarganegaraan terhadap 8.745 warga keturunan Indonesia (Persons of Indonesian Descent-PIDs) di Mindanao Selatan pada tahun 2016 sampai dengan saat ini.

“Kita cukup bergembira karena dari program pendaftaran dan konfirmasi kewarganegaraan tersebut telah diperoleh jumlah 3.345 orang yang terkonfirmasi sebagai WNI, di mana 466 di antaranya berstatus warga negara ganda,” ujar Yasonna.

“Sedangkan 2.758 orang terkonfirmasi sebagai WN Filipina dan sisanya sebanyak 2.400 orang tidak hadir dan tidak melanjutkan proses,” sambung Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tersebut.

Yasonna menuturkan, KJRI Davao City telah menerbitkan 1.259 Dokumen Perjalanan RI atau Paspor. Dari jumlah tersebut, 835 orang telah mendapatkan endorsement special non-immigrant visa/ 47 (a) (2) dari Department of Justice.

“Yang lebih menggembirakan lagi, semua prosesnya tidak dipungut biaya, baik terhadap penerbitan endorsement maupun penerapan visa dengan masa berlaku lima tahun,” ungkap Yasonna.

Menkumham RI mengapresiasi KJRI Davao City atas capaian dan kerja kerasnya dalam melaksanakan peran secara maksimal untuk pelayanan dan perlindungan kepada warga negara Indonesia di wilayah kerjanya.

Menurut Yasonna, pengurusan pendaftaran dan penegasan status terhadap 8.745 warga keturunan Indonesia di Mindanao memiliki tantangan tersendiri mengingat kontur dan luas wilayah, keterbatasan SDM dan infrastruktur pendukung, serta ancaman keamanan hingga pola pikir masyarakat Indonesia yang berasal dari PIDs tentang pentingnya memiliki legal dokumen di Filipina.

“Dengan semangat melayani, kawan-kawan telah melaksanakan perannya dengan maksimal. You did well. Thank you! Namun demikian, kita tidak boleh terlena dan berpuas hati terhadap apa yang telah kita capai ini. Masih ada warga keturunan Indonesia yang belum terselesaikan penegasan status dan izin tinggalnya,” ujar Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.

“Juga masih terdapat kewajiban memilih kewarganegaraan terhadap anak-anak dengan status warga negara ganda (terbatas). Saya harapkan seluruh pihak tetap dapat bekerjasama dan bersinergi dalam mengawal dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara tuntas,” pungkasnya.

Dalam kegiatan penyerahan paspor, Yasonna didampingi Duta Besar RI untuk Filipina, Konjen RI untuk Davao City, dan Chief of State Counsel (mewakili Secretary of Justice).*

SEMARANG – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, Hasanin menghadiri undangan Pengarahan Kepala Divisi Keimigrasian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa tengah. Pengarahan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi se-Jawa Tengah dan diselenggarakan agar memperkuat koordinasi terkait fungsi Keimigrasian, Selasa (22/03).

Para Ka.UPT dikumpulkan di ruang rapat Divisi Keimigrasian untuk memperoleh arahan langsung dari Kadiv Keimigrasian, Wishnu Daru Fajar.

“Ibaratnya kita adalah manajer-manajer yang ada pakem yang harus kita lakukan dalam mengelola organisasi,” ujar Wishnu mengawali arahannya.

Ia juga mengatakan untuk jangan kaget bilamana nanti dari Divisi tiba-tiba berkunjung ke UPT tanpa pemberitahuan. Hal ini dilakukan tidak lain untuk melihat sejauh mana penegakkan hukum yang berjalan di daerah.

“Jangan kaget nanti kalau kita secara senyap ke wilayah Saudara, kami hanya berusaha melakukan pengecekan penegakkan hukum di wilayah Saudara,” jelasnya.

Selanjutnya, mantan Kadivim Sulawesi Barat ini juga meminta jajarannya untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kinerja yang positif. Contohnya terkait manajemen media di masing-masing UPT.

“Saya meneruskan pesan dari pimpinan untuk melakukan manajemen media dan kecepatan penyebaran informasi supaya kita bisa menyajikan informasi yang positif ke pimpinan,” terang Wishnu.

“Dan biasakan mereview apa yang telah dilakukan dan hal-hal yang akan dilakukan,” katanya melanjutkan.

Apa yang disampaikan Kadivim dalam arahan hari ini adalah untuk mengangkat hal positif yang dilakukan jajarannya karena Kanwil Jateng menurutnya menjadi barometer bagi satker lain.

Selain itu, terkait Target Kinerja juga menjadi arahannya. Ia meminta jajarannya untuk tidak terlambat dalam mengumpulkan tarja. Kemudian Kadivim menegaskan jajarannya untuk menjauhi narkoba dan memeranginya.

Selain seluruh Ka.UPT Imigrasi, rapat ini juga dihadiri oleh Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Surdjono, Kasubid Perizinan Keimigrasian, Mohamad Sungeb, dan Kasubid Informasi Keimigrasian, Robertus Iwan Budiarto.*

PATI – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati melaksanakan kegiatan Sosialisasi Internal Penerapan Aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor). Sosialisasi ini diikuti oleh Seluruh Pegawai Kantor imigrasi Pati. Baik Pegawai Aparatur Sipil Negara Maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Narasumber diisi oleh Bapak Atang Kuswana, S. H. yang merupakan Sub Koordinator Verifikasi Dokumen Perjalanan Wilayah I Direktorat Jenderal Imigrasi dan Bapak Yan Toto Nugroho, S. E., M. M. Sub Koordinator Pemeliharaan dan Pengamanan Wilayah II Direktorat Imigrasi. Kegiatan dilaksanakan di Aula Lantai II Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.

Acara diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Hasanin, S. H. Selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati yang menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai ASN dan PPNPN Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dalam penggunaan Aplikasi M-Paspor.

Narasumber pertama yang menyampaikan materi adalah Sub Koordinator Verifikasi Dokumen Perjalanan Wilayah I Direktorat Jenderal Imigrasi Bapak Atang Kuswana, S. H. dengan judul Materi “M-Paspor”

Dalam paparannya disampaikan Aplikasi M-Paspor merupakan Inovasi baru dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang dalam penerapannya diharapkan dapat mempermudah pemohon paspor dalam melakukan pengajuan
permohonan.Pemohon dapat mengajukan permohonannya secara mandiri dari rumah dengan mendownload aplikasi M-Paspor, mengisi data, meng-upload dokumen, membayar PNBP keimigrasian dan menjadwalkan sendiri kedatangannya ke kantor imigras

Narasumber Kedua yang menyampaikan Tata cara pemakaian Aplikasi M-Paspor  adalah Sub Koordinator Pemeliharaan dan Pengamanan Wilayah II Direktorat Imigrasi.Bapak Bapak Yan Toto Nugroho, S. E., M. M.*