Pati, 18 Juli 2023 – Kepala Kantor beserta para Pejabat Struktural Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati turut menghadiri acara Sosialisasi Penilaian Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 secara virtual melalui aplikasi Zoom. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi AKIP tahun 2022, yang menekankan pentingnya evaluasi akuntabilitas kinerja hingga ke unit kerja terkecil dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal bekerja sama dengan Inspektorat Wilayah V Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam paparannya, Inspektur Wilayah V, Marasidin, menyampaikan Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Evaluasi ini mencakup pendokumentasian dan analisis data, pengumpulan data melalui survei dan checklist, komunikasi tanya jawab, observasi data dan informasi, serta studi dokumentasi melalui sumber literasi. Beberapa variabel penilaian yang diungkapkan mencakup kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, pelaporan kinerja yang mencerminkan kualitas pencapaian, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja, seluruh Satuan Kerja Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis diwajibkan untuk melakukan penilaian mandiri dan menuangkannya dalam Berita Acara dan Lembar Kerja Evaluasi. Data dukung yang relevan harus dilampirkan, dan laporan hasil penilaian mandiri harus disampaikan pada tanggal 24 Juli 2023.

Kepala Kantor Imigrasi Pati, beserta para Pejabat Struktural, menerima dengan baik sosialisasi ini sebagai langkah konkret dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di lingkungan Kantor Imigrasi Pati. Mereka berkomitmen untuk melaksanakan penilaian mandiri dengan sungguh-sungguh, mematuhi petunjuk teknis yang telah disampaikan, serta menyampaikan laporan hasil penilaian sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Dengan adanya evaluasi AKIP dan penilaian mandiri yang dilakukan secara rutin, diharapkan Kantor Imigrasi Pati dapat terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dan efektivitas kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Keterbukaan dan akuntabilitas yang ditekankan dalam evaluasi ini diharapkan akan memberikan dampak positif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab di lingkungan Kantor Imigrasi Pati.

Pati, 14 Juli 2023 – Kantor Imigrasi Pati melaksanakan giat kerja bhakti yang diadakan di lingkungan halaman kantor pada hari Jumat, 14 Juli 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar kantor serta menciptakan suasana yang nyaman bagi para pegawai dan pengunjung.

Dalam giat kerja bhakti tersebut, seluruh pegawai Kantor Imigrasi Pati turut serta dengan penuh semangat. Mereka memulai kegiatan pada pagi hari dengan membersihkan area halaman kantor dari sampah dan daun kering yang menumpuk. Selain itu, beberapa pegawai juga membersihkan gudang dan ruang deteni Kantor Imigrasi Pati.

Selama pelaksanaan giat kerja bhakti, atmosfer kerja yang penuh kebersamaan dan semangat tim sangat terasa. Pegawai saling bergotong-royong dan bekerja sama dengan penuh kekompakan. Mereka saling memberikan motivasi dan berbagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efisien.

Dengan dilaksanakannya giat kerja bhakti ini, Kantor Imigrasi Pati menunjukkan komitmennya dalam merawat dan memperindah lingkungan sekitar. Kebersihan dan keindahan halaman kantor diharapkan akan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi para pegawai dan pengunjung. Semoga kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi semua pihak.

Pati, 12 Juli 2023 – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati turut serta dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pada Kegiatan ini Kuliah Umum ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Acara tersebut dimulai dengan rangkaian kegiatan serah terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara yang berasal dari Rampasan Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan tersebut dimulai dengan penandatanganan serah terima oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dan Ketua KPK, Firli Bahuri. Seremoni ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Yasonna Laoly menyampaikan rasa bangganya atas sinergi yang terjalin antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Beliau berharap melalui Kuliah Umum ini, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia semakin meningkatkan integritas dan kualitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Yasonna juga mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga dan mengelola barang milik Negara dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi bangsa dan negara. Hal ini juga menjadi tanggung jawab penting bagi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah sambutan dari Yasonna Laoly, giliran Ketua KPK, Firli Bahuri, memberikan sambutan sekaligus memaparkan materi dalam Kuliah Umum. Salah satu materi yang dipaparkan adalah Strategi Pencegahan Korupsi KPK, yang mencakup pendidikan dalam membangun nilai-nilai integritas, perbaikan sistem, efek jera, dan peran aktif masyarakat dalam memberantas korupsi.

Firli Bahuri juga mengajak seluruh Kepala Satuan Kerja di manapun berada untuk berkomitmen dan secara aktif terlibat langsung dalam upaya pencegahan tindak korupsi. Hal ini menegaskan pentingnya peran kepemimpinan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan mendorong integritas di semua level organisasi.

Partisipasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dalam Kuliah Umum ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diharapkan melalui pemahaman yang diperoleh dalam acara ini, pegawai Kantor Imigrasi dapat memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta berperan aktif dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Kegiatan serah terima Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan upaya konkret untuk mengelola barang milik negara dengan baik dan bertanggung jawab. Melalui kolaborasi antara lembaga pemerintahan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, diharapkan korupsi dapat ditekan secara efektif, dan Indonesia dapat memperkuat tata kelola yang bersih dan profesional dalam pelayanan publik.

Pati – Kantor Imigrasi Pati melaksanakan Senam Pagi Jumat Sehat di halaman belakang kantor, dalam rangka untuk menumbuhkan Sehat Pikiran Sehat Jasmani pegawai Kantor Imigrasi.

Acara ini dihadiri oleh seluruh pegawai kantor imigrasi dan juga taruna – taruni POLTEKIM. Pada Jumat pagi yang cerah ini, suasana di halaman kantor tampak semarak dengan barisan pegawai yang bersemangat untuk menjalani senam bersama.

Kegiatan dimulai dengan pemanasan yang dipandu oleh seorang instruktur kebugaran yang berpengalaman. Dalam suasana yang penuh semangat dan keceriaan, para pegawai mengikuti gerakan pemanasan dengan riang gembira. Mereka bergerak bersama dan melakukan peregangan untuk mempersiapkan tubuh sebelum memasuki rangkaian senam.

Setelah pemanasan selesai, instruktur tersebut memimpin senam aerobik yang penuh energi. Musik yang menghentak dan semangat instruktur membuat para peserta semakin bersemangat. Gerakan senam yang beragam seperti jogging di tempat, jumping jack, dan gerakan lengan membuat suasana semakin hidup.

Selain senam aerobik, juga diselipkan latihan pernapasan dan relaksasi untuk membantu meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan pikiran. Para peserta diajak untuk menghirup udara segar dan mengeluarkan semua ketegangan melalui pernapasan yang dalam dan teratur. Beberapa momen juga digunakan untuk mengajak peserta merenung dan memfokuskan pikiran pada hal-hal positif.

Acara “Senam Pagi Jumat Sehat” ini juga menjadi kesempatan bagi para pegawai kantor imigrasi untuk saling berinteraksi dan mempererat kebersamaan. Di antara gerakan senam, terdengar tawa dan candaan yang menggembirakan. Semua pegawai tampak senang dan bersemangat dalam menjalani acara ini.

Setelah rangkaian senam selesai, acara ditutup dengan sesi pendinginan dan penutupan. Para pegawai berkumpul di halaman kantor untuk mengucapkan terima kasih kepada instruktur dan Foto bersama.

Dengan acara “Senam Jumat Sehat” ini, Kantor Imigrasi Pati telah berhasil menghadirkan momen yang menyenangkan dan bermanfaat bagi seluruh pegawai. selain itu juga agar bisa menjaga kesehatan pikiran dan jasmani secara teratur sehingga bisa bersemangat dalam bekerja.Semoga kegiatan semacam ini dapat menjadi inspirasi bagi lembaga pemerintah dan organisasi lainnya untuk mengutamakan kesehatan mental dan fisik pegawai mereka.

Pati, 6 Juli 2023 – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati aktif mengikuti kegiatan rapat penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang diadakan oleh Biro Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Rapat ini bertujuan untuk menyempurnakan pedoman terkait barang dan kebutuhan peralatan serta aset di lingkungan Lapas, Rutan, Kantor Imigrasi, dan Perwakilan Luar Negeri.

Rapat yang diselenggarakan secara terpusat di Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Acara ini dihadiri oleh Kepala Urusan Umum, Dadiyo Setyono, Pengelola BMN Agus Prihastiyono, serta Pengelola Sarana Kerja, Budi Waluyo.

Dalam paparan rapat, Novita Ilmaris, yang menjabat sebagai Kepala Biro Pengelolaan BMN, menjelaskan bahwa tujuan utama dari rapat awal ini adalah untuk menyempurnakan Pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan Peralatan dan Mesin, Aset Tidak Berwujud, serta Aset Tetap Lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang terkait dengan Lapas, Rutan, Kantor Imigrasi, dan Perwakilan Luar Negeri.

Novita juga menyoroti tahapan penting dalam penyusunan SBSK, yaitu persiapan, penyusunan konsep, sampling satker, expose konsep, dan finalisasi SBSK. Dalam upaya mencapai target finalisasi SBSK tepat waktu, yakni pada bulan September 2023, tahapan-tahapan tersebut dijalankan secara cermat dan terencana.

Kantor Imigrasi Pati menyambut positif kegiatan ini, karena SBSK yang terstruktur dengan baik akan memberikan pedoman yang jelas dan efisien dalam pengelolaan barang dan kebutuhan di lingkungan mereka. Diharapkan, melalui partisipasi aktif dalam rapat ini, Kantor Imigrasi Pati dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam penyempurnaan SBSK yang menjadi acuan bagi Lapas, Rutan, Kantor Imigrasi, dan Perwakilan Luar Negeri.

Rapat penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan ini menunjukkan komitmen Kantor Imigrasi Pati dalam meningkatkan pengelolaan aset dan peralatan demi pelayanan publik yang lebih baik. Dengan adanya pedoman yang diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual, diharapkan efisiensi dan efektivitas kerja akan semakin terwujud, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang menggunakan layanan Kantor ImigrasiPati, 6 Juli 2023 – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati aktif mengikuti kegiatan rapat penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang diadakan oleh Biro Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Rapat ini bertujuan untuk menyempurnakan pedoman terkait barang dan kebutuhan peralatan serta aset di lingkungan Lapas, Rutan, Kantor Imigrasi, dan Perwakilan Luar Negeri.

Dalam upaya untuk memastikan partisipasi yang efektif, Kantor Imigrasi Pati menghadiri rapat secara virtual di Ruang Rapat Kantor Imigrasi Pati, sementara rapat tersebut diselenggarakan secara terpusat di Ruang Rapat 553, Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham.

Kepala Urusan Umum Kantor Imigrasi Pati, Dadiyo Setyono, Pengelola BMN Agus Prihastiyono, serta Pengelola Sarana Kerja Budi Waluyo turut hadir dalam rapat ini, bersama dengan para pejabat lainnya. Novita Ilmaris, selaku Kepala Biro Pengelolaan BMN, memberikan paparan mengenai tujuan rapat awal ini, yaitu menyempurnakan Pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan Peralatan dan Mesin, Aset Tidak Berwujud, serta Aset Tetap Lainnya yang terkait dengan Lapas, Rutan, Kantor Imigrasi, dan Perwakilan Luar Negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Novita menekankan tahapan penting dalam penyusunan SBSK, yang meliputi persiapan, penyusunan konsep, sampling satuan kerja (satker), expose konsep, dan finalisasi SBSK. Dengan menjalankan tahapan ini, diharapkan target finalisasi SBSK pada bulan September 2023 dapat tercapai tepat waktu.

Kantor Imigrasi Pati menyambut positif kegiatan ini dan berkomitmen untuk berperan aktif dalam penyusunan SBSK. Mereka menyadari bahwa SBSK yang terstruktur dengan baik akan memberikan pedoman yang jelas dan efisien dalam pengelolaan barang dan kebutuhan di lingkungan mereka. Dalam rapat ini, Kantor Imigrasi Pati berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam penyempurnaan SBSK yang menjadi acuan bagi Lapas, Rutan, Kantor Imigrasi, dan Perwakilan Luar Negeri.

Rapat penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan ini mencerminkan komitmen Kantor Imigrasi Pati dalam meningkatkan pengelolaan aset dan peralatan, dengan tujuan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan adanya pedoman yang diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual, Kantor Imigrasi Pati berharap dapat mencapai efisiensi dan efektivitas kerja yang lebih baik, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang menggunakan layananKantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Mengikuti Rapat Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan