Pati, 28 Juli 2023 – Kantor Imigrasi Pati melaksanakan apel sore yang diadakan pada Jumat, 28 Juli 2023. Apel sore ini menjadi momen penting bagi seluruh pegawai Imigrasi Pati, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), untuk menunjukkan kedisiplinan dan semangat kebersamaan dalam melaksanakan tugas-tugas keimigrasian.

Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, yang merupakan pembina apel pada kesempatan ini, memimpin jalannya acara dengan penuh keceriaan dan motivasi. Dalam pengarahannya, beliau menggarisbawahi pentingnya kedisiplinan dan komitmen dalam menjalankan tugas di lingkungan Kantor Imigrasi Pati.

“Apel sore ini merupakan salah satu wujud dari komitmen kita sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Disiplin adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pegawai Imigrasi. Dengan kebersamaan dan semangat yang kuat, kita dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ucap Kepala Seksi dalam arahannya.

Apel sore kali ini menjadi ajang untuk menyatukan seluruh pegawai Imigrasi Pati dalam semangat solidaritas dan kerja sama. Kehadiran seluruh pegawai, baik ASN maupun PPNPN, menunjukkan betapa pentingnya peran masing-masing dalam mendukung kelancaran dan efisiensi proses keimigrasian.

Diharapkan, apel sore ini akan menjadi awal yang baik untuk mempererat sinergi antarpegawai dan meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Imigrasi Pati ke depannya. Semangat dan semangat kebersamaan yang terpancar dari kegiatan ini diharapkan dapat terus terjaga dalam setiap aspek tugas keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Pati.

 

Rabu, 26 Juli 2023 – Inspektur Jenderal Razilu memberikan pengarahan yang penuh semangat kepada seluruh Insan Pengayoman Jawa Tengah dalam acara Gerbang Transisi  (Bergerak Bangkitkan Kesadaran Inspirasi dan Motivasi) yang diadakan di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Acara ini turut dihadiri oleh Seluruh Kepala UPT Jajaran kemenkumham Se – Jawa Tengah, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Pati.

Dalam pengarahannya, Inspektur Jenderal Razilu menyoroti pentingnya peran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam pidatonya, beliau menjelaskan bahwa Kemenkumham memiliki tanggung jawab yang luas dan beragam dalam berbagai bidang, mencakup hukum, sosial, dan perekonomian.

Khusus dalam aspek hukum, Inspektur Jenderal Razilu menyatakan bahwa Kemenkumham memegang peran sebagai “leading sector” atau sektor yang menjadi penggerak utama dalam penerapan hukum di Indonesia. Hal ini mencakup proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga eksekusi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut. Kemenkumham memiliki kewenangan yang besar dalam menjaga kestabilan dan ketertiban hukum, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Selain itu, Kemenkumham juga menjadi bagian integral dari sistem hukum itu sendiri. Dari proses penggodokan undang-undang hingga tindakan eksekusi, peran Kemenkumham sangatlah penting dalam memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Inspektur Jenderal Razilu menegaskan bahwa menjaga integritas dan independensi Kemenkumham haruslah menjadi prioritas utama bagi semua Insan Pengayoman.

Acara Gerbang Transisi ini diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi seluruh Insan Pengayoman Jawa Tengah untuk terus bergerak maju, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Melalui kerja keras, kejujuran, dan dedikasi, Kemenkumham dan seluruh pegawai di bawahnya diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum yang berkualitas serta mampu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Acara Gerbang Transisi ini berlangsung dalam suasana penuh semangat dan inspiratif, dan diharapkan akan membawa dampak positif bagi pelaksanaan tugas-tugas Kemenkumham di masa yang akan datang.

Pati – Kepala Kantor Imigrasi Pati, Bapak Erwin Hariyadi, beserta seluruh jajaran pegawai mengikuti Seminar Nasional tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Badilham) Secara virtual pada hari Senin, 24 Juli 2023. Acara ini mengangkat tema “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP”.

Seminar nasional ini menjadi ajang penting bagi para peserta untuk memahami dan mendalami perubahan serta pembaruan yang dihadirkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yassona H Laoly, secara resmi membuka acara tersebut, memberikan pidato yang menekankan pentingnya memahami dan menerapkan hukum pidana yang relevan dengan dinamika masyarakat saat ini.

Dalam pidatonya, Yassona H Laoly, menyatakan bahwa perjalanan Rancangan KUHP Nasional menjadi KUHP baru patut disimak sebagai pembelajaran mengenai pembangunan hukum pidana di Indonesia. Gagasan pembentukan RKUHP Nasional telah muncul lebih dari setengah abad lalu saat Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada Tahun 1963. Akhirnya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 6 Desember 2022.

Menteri Hukum dan HAM juga menekankan bahwa Pasal 2 KUHP mencantumkan berlakunya pidana pada hukum yang hidup di masyarakat, sehingga hal ini menimbulkan konsekuensi dengan dilakukannya inventarisasi dan kompilasi hukum adat ke dalam peraturan daerah.

Kegiatan ini menghadirkan 5 Narasumber diantaranya Prof. Dr. Edward O.S. Hianej, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum dan HAM sebagai keynote speech yang menyampaikan materi tentang Politik Hukum dan Arah Pengaturan Hukum Adat dalam KUHP; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum), yang memaparkan mengenai Pluralisme Hukum: Hukum Positif dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Kemudian, Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang memaparkan tentang Tantangan Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Penegakan Hukum; Fery Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., Dosen Bidang Hukum Pidana (Pidana Adat) Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang menyampaikan tentang Strategi Inktusi Hukum Adat ke dalam Hukum Pidana Nasional dan Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Direktur Eksekutif /Institure for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyampaikan tentang Pembaharuan Hukum Pidana dalam Konstruksi Formalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Seminar nasional ini diharapkan menjadi wahana efektif bagi seluruh peserta, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Pati dan jajarannya, untuk terus memperkuat pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sistem peradilan yang lebih adil dan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat saat ini.

JEPARA – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati meriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Dharma Karyadhika Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ke-78 dengan menyelenggarakan layanan Eazy Paspor. Kegiatan yang berlangsung di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jepara pada hari Kamis dan Jumat, 20-21 Juli 2023. Pada hari pertama petugas melayani Permohonan Paspor sebanyak 35 pemohon.

Perayaan HUT Kemerdekaan dan Hari Dharma Karyadhika merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dalam rangka memperingati dua acara penting tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati menginisiasi Layanan Eazy Paspor yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor.

Petugas Imigrasi dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati bersemangat dalam melayani permohonan paspor pada dua hari spesial ini. Mereka siap memberikan bantuan serta pelayanan terbaik kepada setiap pemohon untuk memastikan proses pengurusan paspor berjalan lancar dan efisien.

Para pemohon paspor yang memadati MPP Kabupaten Jepara menyambut antusias kehadiran Layanan Eazy Paspor ini. Proses pengurusan paspor yang biasanya memakan waktu cukup lama dikarenakan jarak ke Kantor Imigrasi Pati yang jauh, kini menjadi lebih mudah dan cepat dengan sistem layanan ini. Para pemohon mengaku senang dengan layanan yang disediakan oleh Kantor Imigrasi Pati.

Layanan Eazy Paspor ini diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang imigrasi serta memberikan pengalaman yang baik bagi masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan mereka.

Hari kemerdekaan RI dan Hari Dharma Karyadhika Kemenkumham merupakan momentum yang tepat untuk menunjukkan semangat cinta tanah air dan dedikasi dalam melayani masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dengan bangga menyelenggarakan Layanan Eazy Paspor sebagai bentuk kontribusi dalam perayaan dua acara bersejarah ini.