Rembang – Kantor Imigrasi Pati menggelar sosialisasi dengan tema Pencegahan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Non Prosedural di Hotel Fave Rembang, Selasa 21 November 2023. Sosialisasi ini dihadiri camat Rembang, kepala desa se-Kecamatan Rembang, Biro Perjalanan Umroh.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Bapak Ridwan, selaku ketua panitia.

Pada awal acara, Bapak Ridwan menyampaikan sambutan pembukaan yang memaparkan pentingnya upaya pencegahan CPMI Non Prosedural di wilayah tersebut. Ia juga menyoroti dampak negatif yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan prosedur dalam penyaluran migran non prosedural.

Tiga narasumber kemudian memberikan materi sosialisasi kepada peserta kegiatan. Narasumber pertama adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, Drs. Dwi Martopo. Beliau dengan jelas dan lugas menyampaikan materi tentang Penyaluran Migran Ilegal (PMI), termasuk peraturan-peraturan yang mengatur PMI, prosedur yang harus diikuti, serta hak-hak yang dimiliki oleh PMI.

Dalam paparannya, Drs. Dwi Martopo menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang baik tentang PMI, agar masyarakat, khususnya perangkat desa se-Kecamatan Rembang dan Biro Perjalanan Umroh di Kabupaten Rembang, dapat mengidentifikasi dan mencegah potensi CPMI Non Prosedural.

Materi sosialisasi kedua disampaikan oleh Kanit II Satreskrim Polres Rembang, Bapak Niko Arif Zulkanaen. Beliau menyampaikan beberapa kasus yang terjadi seputar CPMI Non Prosedural dan upaya penegakan hukumnya.

Materi sosialisasi ketiga disampaikan oleh Kasi TIKIM Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, Bapak Ridwan. Beliau menyampaikan seputar peran imigrasi dalam pencegahan CPMI Non Prosedural.

Para peserta yang hadir dengan antusias mengikuti penyampaian materi dari narasumber . Mereka aktif bertanya dan berdiskusi mengenai langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memitigasi risiko CPMI Non Prosedural di wilayah mereka.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat setempat tentang pentingnya menjalankan prosedur yang benar dalam penyaluran migran. Semangat untuk berkolaborasi dan meningkatkan kesadaran akan risiko CPMI Non Prosedural menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi para migran di Kabupaten Rembang.

Jakarta – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Razilu, menyerukan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Razilu saat membuka kegiatan Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut (TL) Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023.

“Rekomendasi atas Temuan Pemeriksaan BPK pada Kemenkumham sesegera mungkin harus ditindaklanjuti sebagai bagian ikhtiar kita menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kalinya,” ungkap Razilu saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan konsinyasi di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Kepada seluruh peserta yang hadir, Irjen berpesan untuk mengikuti giat konsinyasi dengan sungguh-sungguh. Apabila masih terdapat laporan keuangan, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tahun lama, maka melalui kegiatan konsinyasi ini dicarikan solusinya.

“Jika laporan keuangan dan PDTT tahun lama, misalnya 2007, 2008, 2010, dst., yang masih terdapat saldo tindak lanjut, semoga dapat ditemukan solusi penyelesaiannya dalam forum yang terhormat ini. Apakah dimasukkan ke dalam status 4, tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, atau melalui cara lainnya,” ujar Razilu.

“Untuk itu, kepada satuan kerja yang masih memiliki saldo temuan pemeriksaan BPK, ikuti kegiatan ini dengan cermat, dan jangan sungkan untuk menanyakan solusi kepada tim Inspektorat Jenderal,” pesan Razilu.

Berdasarkan hasil Pemantauan, lanjut Razilu, Tindak Lanjut sampai dengan Semester I Tahun 2023 menunjukan atas 112 LHP, dengan 983 temuan terdapat sejumlah 2.217 rekomendasi, yang terdiri dari tindak lanjut sesuai rekomendasi sejumlah 2.066 (93,19%), tindak lanjut belum sesuai rekomendasi 150 (6,76%), rekomendasi belum ditindaklanjuti sejumlah 0 (0%) dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sejumlah 1 (0,05%).

Selanjutnya, Razilu mengungkapkan, Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemenkumham telah menyusun daftar inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang masih memiliki saldo temuan, maupun terkendala dalam menindaklanjutinya sampai dengan Penyelesaian Tindak Lanjut (TL) Semester I Tahun 2023, yakni sebanyak 29 LHP.

“Melalui kegiatan konsinyasi ini, kami berharap dapat mendorong percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan BPK, serta untuk memperoleh solusi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan Tindak Lanjut oleh satuan kerja,” tandas Razilu.

Pada kesempatan tersebut, Razilu juga menyampaikan, bahwa Itjen memiliki peran untuk menjalankan quality assurance, consulting, dan strategic partner.

“Sebagai wujud manifestasi peran tersebut, Itjen bertugas melaksanakan pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, melalui fungsi Inspektorat Wilayah masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya,” jelas Razilu.

Giat Konsinyasi kali ini diselenggarakan oleh Itjen Kemenkumham, dalam rangka pengawasan intern dari hasil pemeriksaan BPK. Kegiatan ini mengundang Auditor Utama Keuangan Negara I dan Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran turut hadir secara virtual

Jepara, Kepala Divisi Keimigrasian Jawa Tengah, Is Edy Ekoputranto, dan Kepala Kantor Imigrasi Pati, Erwin Hariyadi, melakukan audiensi dengan Penjabat Bupati Jepara, Edy Supriyanta terkait Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK) di Kabupaten Jepara Senin 13 November 2023.

Dalam pertemuan yang berlangsung, Kadivim menyampaikan informasi penting terkait upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengembangkan dan menguatkan organisasi mereka. Menurut Is Edy Ekoputranto, saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi sedang berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Jepara. Salah satu langkah konkrit yang akan diambil adalah memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara untuk inisiasi berdirinya Unit Kerja Kantor Imigrasi di daerah tersebut.

Bupati Jepara, Edy Supriyanta, menyambut baik upaya ini dan menyatakan apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Beliau berharap bahwa dengan adanya Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK) di Kabupaten Jepara, pelayanan terkait permohonan paspor dan perizinan keimigrasian untuk WNA yang tinggal maupun berinvestasi akan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Pendirian UKK di Jepara diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mendorong investasi dan memberikan fasilitas yang memudahkan proses administratif bagi warga negara asing yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut.

Audiensi ini menjadi langkah awal yang positif dalam memperkuat kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemerintah Kabupaten Jepara. Semoga terwujudnya Kantor Imigrasi di Jepara dapat menjadi kontribusi positif dalam memudahkan berbagai proses administratif keimigrasian dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.