Kudus, 17 Januari 2025 – Dalam Rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi Ke – 75 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pati melaksanakan kegiatan bhakti sosial di Panti Asuhan Budi Luhur, Kudus, pada Jumat (17/1/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, Ahmad Zaeni, hadir secara langsung bersama perwakilan dari BRI Pati. Dalam sambutannya, Ahmad Zaeni menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian terhadap sesama, terutama bagi anak-anak di panti asuhan dan juga dalam rangka menyambut hari Bhakti Imigrasi Pati.

“Kegiatan bhakti sosial ini merupakan bentuk nyata dari semangat gotong royong dan kebersamaan. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi adik-adik di Panti Asuhan Budi Luhur dan juga dalam rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi yang ke – 75,” ujar Ahmad Zaeni.

Adapun bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan pokok sembako seperti Beras, Mi Instan, Telur, Minyak Goreng, Susu  hingga bantuan dana untuk mendukung operasional panti asuhan. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor Imigrasi Pati bersama perwakilan dari BRI Pati kepada pengurus panti asuhan.

Perwakilan Panti Asuhan Budi Luhur menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dan bantuan yang diberikan. “Kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan membawa berkah bagi semua pihak,” ujar pengurus panti asuhan.

Kegiatan ini juga diisi dengan acara ramah-tamah, di mana para pegawai Imigrasi Pati dan BRI Pati berinteraksi langsung dengan anak-anak panti asuhan. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan sangat terasa selama acara berlangsung.

Dengan kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dan BRI Pati berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya yang membutuhkan.

Pemalang – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi yang ke-75, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) Jawa Tengah bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jawa Tengah dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di wilayah Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pembagian makanan bergizi gratis di SDN 01 Wanarejan, Kabupaten Pemalang, pada hari Kamis 16 Januari 2025.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari kepedulian jajaran Imigrasi terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Kepala Kantor Wilayah Ditjenim Jawa Tengah menyampaikan bahwa program ini adalah bagian dari upaya mendekatkan Imigrasi kepada masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang langsung dirasakan.

“Kami ingin memastikan peringatan HBI ke-75 tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” ungkap Kepala Kantor Wilayah Ditjenim Jawa Tengah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jawa Tengah yang turut hadir dalam kegiatan ini menambahkan bahwa pembagian makanan bergizi merupakan bentuk kontribusi nyata jajaran Imigrasi Jawa Tengah dalam mendukung kesehatan anak-anak di wilayah ini.

Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh para siswa dan guru SDN 01 Wanarejan. Kepala Sekolah SDN 01 Wanarejan, Bapak Abdul Gofar, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada jajaran Imigrasi yang telah memberikan perhatian khusus kepada siswa-siswinya. “Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Ini sangat berarti bagi anak-anak kami, dan kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut,” ujar Abdul Gofar.

Rangkaian kegiatan HBI ke-75 ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk terus memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah. Ke depannya, kegiatan serupa direncanakan akan dilaksanakan di berbagai lokasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk institusi perbankan seperti Bank BRI.

 

JAKARTA – Sepanjang tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil meringkus 16 orang buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol. Buron terakhir yang ditangkap di tahun 2024 adalah YZ, yang merupakan bagian dari sindikat judi online asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sebelumnya, Ditjen Imigrasi juga sempat menangkap warganegara asing yang melakukan tindak pidana penipuan, pencucian uang, serta narkotika.

Di tahun yang sama, Imigrasi juga menetapkan sebanyak 130 orang WNA sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian. Angka ini melonjak sebesar 145,2% dibandingkan tahun 2023 dengan 53 tersangka. Sementara itu, Imigrasi mengenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 5.434 WNA di tahun 2024. Jumlah ini naik 98,7% dibandingkan tahun 2023 di mana jumlah TAK mencapai 2.734 orang. Sebanyak 10.583 orang ditangkal masuk ke Indonesia pada 2024, naik 58% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana sebanyak 6.673 WNA masuk ke dalam daftar tangkal.

“Meningkatnya mobilitas orang asing harus kami sikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap aktivitas mereka. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia,” jelas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto.

Pejabat Imigrasi memiliki wewenang untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia dan terbukti melakukan kegiatan berbahaya atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum. TAK juga dapat dikenakan kepada WNA yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bentuk TAK yang dapat diberikan beragam, mulai dari pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, hingga larangan berada di tempat tertentu di Indonesia. Selain itu, Imigrasi juga berhak memberlakukan keharusan bertempat tinggal di lokasi tertentu, pengenaan biaya beban, dan yang paling berat
adalah Deportasi dari Wilayah Indonesia. Deportasi juga dapat dilakukan terhadap WNA yang berusaha melarikan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya, sebagai upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional.

Perubahan Undang-Undang Keimigrasian yang disahkan pada 19 September 2024 juga turut andil dalam memperkuat landasan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Kini, warga negara asing yang melakukan kejahatan di Indonesia dapat ditangkal masuk hingga 10 tahun atau seumur hidup. Sebelumnya, jangka waktu penangkalan yakni 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang. Selain itu, dengan perubahan UU Keimigrasian, seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar wilayah Indonesia. Perubahan aturan ini menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
40/PUU-IX/2011.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan operasi pengawasan skala nasional secara berkala pada bulan Mei, Juli, dan September tahun 2024. Operasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatanWNA di seluruh wilayah Indonesia.
“Di tahun 2025 ini, Saya instruksikan kepada semua jajaran untuk menggiatkan operasi secara
berkala, memperkuat sinergisitas dengan APH [aparat penegak hukum] lain. Jangan beri celah
orang asing untuk berbuat ulah apalagi melakukan tindak kriminal di negara kita,” tutup Agus

Pati – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia secara Daring Kamis, 9 Januari 2025. Bertempat di Aula Yusuf Adiwinata, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri juga oleh Pejabat Tinggi Negara, para tamu undangan dan diikuti langsung oleh seluruh UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya Agus Andrianto mengatakan “Pencapaian yang didapatkan selama ini agar dipertahankan dan terus ditingkatkan. Jika masih ada yang kurang baik agar dievaluasi serta segera diperbaiki supaya target yang telah ditentukan dapat dicapai dan berdampak bagi kesejahteraan Masyarakat maupun pegawai Imigrasi dan pemasyarakatan. Saya berharap kepada pejabat yang baru dilantik agar melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas. Apabila saudara menemukan pelanggaran agar tidak ragu – ragu menindak dengan tegas. Saya yakin dengan kepemimpinan yang kuat dan Kerjasama yang solid kita akan mampu mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional dan Berintegritas. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang baru dilantik, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia Nya kepada kita sekalian untuk melanjutkan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara” ungkapnya

Menteri Imigrasi Pemasyarakatan, Agus Adrianto, melantik 7 (Tujuh) pimpinan eselon I baru di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Diantaranya :
1. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. sebagai Sekretaris Jenderal Kemenimipas;
2. Brigjen Pol. Drs. Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas;
3. Irjen Pol. Drs. Yan Sultra Indrajaya, S.H. sebagai Inspektur Jenderal Kemenimipas;
4. Aman Riyadi, S.IP., M.Si. sebagai Kepala BPSDM Imigrasi & Pemasyarakatan Kemenimipas;
5. Anggiat Napitupulu, S.S., M.Si. sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenimipas;
6. Brigjen Pol. Drs. Ratna Pristina Mulya, S.H., M.H. sebagai Staf Ahli Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum Kemenimipas;
7. Ida Asep Somara, Bc.IP., S.Sos., M.M. sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenimipas.

 

Pati – 6 Januari 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati mengikuti apel pagi bersama awal tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring. Apel ini diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dengan mengusung tema “Kerja Bersama, untuk Indonesia Emas 2045”, Apel dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra dan dalam amanatnya mengajak kepada seluruh Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melaksanakan :

1. Mewujudkan Visi Kabinet Merah Putih Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui penyusunan Renstra Kementerian yang implementatif terhadap 8 (delapan) Misi Asta Cita 17 (tujuh belas) Program Prioritas Nasional dan 8 (delapan) Program Terbaik Cepat.
2. Melaksanakan Target Kinerja secara Terukur dan selaras dengan Asta Cita.
3. Melaksanakan Perjanjian Kinerja secara berjenjang oleh setiap Pejabat Manajerial sebagai Pengampu Kegiatan.
4. Melakukan Efisiensi dalam Penggunaan Anggaran dan tidak ada Mark Up/ Penggelembungan anggaran yang tidak perlu.
5. Menggunakan Perjalanan Dinas secara Efektif.
6. Melaksanakan Program Kegiatan yang Berdampak pada Kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
7. Melakukan Sinkronisasi, Koordinasi dan Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dalam mewujudkan tujuan organisasi.
8. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pejabat Manajerial yang tidak produktif.

Apel pagi daring ini diakhiri dengan doa bersama dan penegasan komitmen para peserta untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi sepanjang tahun 2025.