Kamis (22/09/2022) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, Hasanin, didampingi Kasubbag Tata Usaha, Akhmad Harry Lesmana mengikuti kegiatan Pelantikan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Politeknik Imigrasi (IKA Poltekim) Provinsi Jawa Tengah dan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Politeknik Imigrasi (IKA Poltekim) Provinsi D.I. Yogyakarta, di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Menurut Prof. Imam “IKA POLTEKIM merupakan salah satu komponen penilaian akreditasi. Keberadaan IKA POLTEKIM bukan semata-mata keinginan individu-individu, tapi ini juga merupakan amanat UU,”.

Tujuan lain dibentuk IKA POLTEKIM menurut Prof. Imam adalah sebagai upaya mengikis dikotomi perbedaan antar angkatan yang ada di pendidikan teknis imigrasi.

Kenapa Harus ada rekomendasi kemenag saat permohonan paspor haji atau umroh?

Bagi kawan yang ingin melaksanakan ibadah umroh wajib mengetahui cara mengurus surat rekomendasi umroh dari kemenag Kabupaten / kota domisili.

Pasalnya saat ini ada peraturan dari Direktur Penyelenggara Umroh dan Haji yang disampaikan pada tanggal 8 maret 2017 menyatakan, setiap jamaah yang akan membuat paspor untuk melaksanakan ibdah umroh atau haji harus melampirkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi tersebut diajukan dan dikeluarkan oleh kemenag kabupaten / kota setempat

Rekomendasi ini merupakan persyaratan tambahan bagi calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh atau Haji yang nantinya berfungsi sebagai syarat pembuatan paspor  baru di kantor imigrasi.

Syarat mengajukan surat rekomendasi kemenag

1. Surat rekomendasi dari travel
2. Fotokopi SK Izin Operasional travel
3. Fotokopi KTP Jamaah
4. Surat kuasa dari jamaah jika mewakilkan dalam pengurusannya
5. Jadwal keberangkatan atau jadwal kegiatan umroh dari travel

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Hasanin beserta jajaran mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Surat Edaran Nomor IMI-0702.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah dan Mempercepat
Layanan Izin Tinggal Guna Mendukung Kebijakan Peningkatan Investasi Asing ke Dalam Negeri secara daring Senin (20/9/2022).

Kegiatan dibuka dengan pengarahan Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Pramella Yunidar Pasaribu dan dilanjutkan dengan paparan mengenai ketentuan Surat Edaran Nomor IMI-0702.GR.01.01 Tahun 2022 oleh Koordinator Alih Status Keimigrasian Tessar Bayu Setyaji.

Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh petugas Imigrasi dapat memahami dan melaksanakan ketentuan pelayanan keimigrasian bagi orang asing yang tertuang dalam surat edaran Nomor IMI-0702.GR.01.01 sehingga dapat meningkatkan investasi di Indonesia.

Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati melaksanakan apel pagi di aula kantor Senin (19/9/2022).

Bertindak sebagai pembina apel adalah Kasi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan RI, Prihatno Juniardi.

Dalam amanatnya, Prihatno Juniardi menyampaikan atensi kepada petugas di bagian pelayanan untuk lebih meningkatkan kepekaan dan kepedulian di dalam pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan citra imigrasi yang pada saat ini lagi dalam sorotan.

Apel pagi berjalan aman dan lancar. Dengan dihadiri seluruh pejabat pegawai dan ppnpn kanim pati

JAKARTA – Hasil kajian Ombudsman RI menunjukkan bahwa
Kemenkumham telah melaksanakan seluruh saran kebijakan lalu lintas WNA ke Indonesia semasa penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya adalah penerbitan Permenkumham No. 34 tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa
Penanganan Penyebaran Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Kami mengapresiasi respon ditjen imigrasi bahwa saran dari Ombudsman dapat dijalankan sebaik-baiknya.

Seperti kita tahu selama pandemi isu perlintasan mendapat perhatian luas dari masyarakat,” ungkap Ketua Ombudsman, Muhammad Najih saat memberikan sambutannya di Gedung Ombudsman RI, Kamis (14/09/2022).
Ia melanjutkan, sangat penting menjaga agar perlintasan keluar/masuk negara tidak hanya memenuhi syarat administratif tetapi juga standar kesehatan. Hal ini guna menjamin tidak ada kerugian yg bisa timbul di kemudian hari. “Ombudsman melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan praktis yang dilaksanakan di keimigrasian misalnya Permenkumham No 27 Tahun 2021 tentang pembatasan Orang Asing masuk ke Indonesia dalam masa PPKM. Kami melihat pelru ada evaluasi kebijakan keimigrasian di masa pandemi dan ini direspon baik oleh Imigrasi,” pungkas Najih.

Beberapa poin saran kebijakan lalu lintas WNA ke Indonesia itu antara lain:
– Penerbitan Permenkumham No. 34 tahun 2021
– Pengetatan permohonan visa, yakni membuat ketentuan tentang pihak penjamin
– Peningkatan kompetensi petugas penginput data di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
– Integrasi data perlintasan WNA yang masuk RI, data izin tinggal dan data permohonan paspor
– Kemenkumham terus melakukan sinkronisasi data dan pengembangan Master Data Management (MDM) yg meliputi distribusi, konsolidasi, sinkronisasi dan data cleansing.

Selain itu, Ombudsman berharap agar pelayanan Visa on Arrival dapat semakin maksimal dengan fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai.

Sehubungan hal tersebut, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Amran Aris yang hadir secara langsung menyampaikan bahwa Imigrasi saat ini menyelenggarakan layanan Visa on Arrival  dengan skema pembayaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 225 Pasal 28. “Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa collecting agent dilarang mengenakan biaya atas
transaksi setoran Penerimaan Negara kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Sektor.

Ada beberapa negara seperti contohnya Turki telah menerapkan biaya tambahan untuk pengajuan Visa on Arrival sebelum tiba di negaranya, namun kita menerapkan PMK 225 sehingga terkait layanan pembayaran seperti ini akan dikoordinasikan lebih lanjut,” jelas Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian, Agato P. P. Simamora menambahkan, biaya tambahan yang dimaksud adalah biaya remitansi (swift) dari bank di luar negeri ke akun bank di Indonesia. “Kami ingin ada aplikasi yang langsung bisa bayar dari luar negeri. Kalau kode billing, hambatannya adalah tidak ada nomor aku atau nomor bank. Maka harus ada rekening penampung, akan tetapi masih terbentur izinnya. Terkait hal ini, Menkumham sudah mengirimkan suratnya dan sedang menunggu tanggapan,” ujar Agato.

Dalam kurun waktu Maret-September 2022, tercatat sebanyak 216.353 Visa on Arrival tujuan Wisata telah diterbitkan Imigrasi. Pengguna VoA didominasi oleh warga negara Australia, Singapura, Malaysia, Cina dan India